Perlindungan terhadap jemaah haji tidak bisa dilakukan hanya dari pusat. Menyadari hal ini, Polri membentuk Satgas Kemanusiaan yang melibatkan unsur dari Mabes Polri hingga Polda jajaran. Pada pertengahan April 2026, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) yang menugaskan Wakabareskrim Irjen Pol. Nunung Syaifuddin sebagai pimpinan satgas. Struktur tim ini sangat lengkap, mencakup sub-satgas preemtif, preventif, penegakan hukum, deteksi, Hubinter, humas, dan kerja sama.
Apa artinya bagi calon jemaah? Artinya, jika ada travel haji ilegal di daerah, polisi setempat tidak perlu menunggu perintah dari pusat untuk bertindak. Mereka sudah terintegrasi dalam satgas ini. Langkah yang diambil meliputi sosialisasi kepada masyarakat tentang cara memilih travel resmi, deteksi dini terhadap pengumpulan dana ilegal, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku. Polri juga berkolaborasi dengan Kemenhaj untuk memastikan sinergi lintas sektor.
Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 8 Tahun 2019. Ancaman pidana bagi pelaku bervariasi, mulai dari 4 tahun penjara untuk umrah ilegal hingga 10 tahun untuk pengalihan dana jemaah. Korporasi yang terlibat bisa didenda tiga kali lipat. Yang menarik, delik ini bersifat umum, sehingga polisi bisa langsung memproses tanpa menunggu laporan korban. Pelaku juga wajib mengembalikan kerugian jemaah.
Masyarakat diimbau memanfaatkan hotline 081218899191 atau tautan https://pusiknas.polri.go.id/live/pengaduanreserse/ untuk melapor. Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa ini adalah wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan pengayoman. Dengan jangkauan dari Mabes hingga Polda, tidak ada lagi alasan bagi travel nakal untuk beroperasi. Setiap calon jemaah haji berhak merasa aman dari awal pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air.(Avs)
gabung bersama kami. Email : avshalom@radarkotaangin.site.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar