SKCK Kini Cukup di Genggaman, Polres Mojokerto Hadirkan Layanan Full Online

Mojokerto- Inovasi digital kembali hadir di tubuh Polri dengan resminya peralihan pelayanan SKCK menjadi Full Online melalui POLRI SuperApp di Polres Mojokerto pada Selasa (28/7). Kebijakan yang menindaklanjuti Surat Telegram Kapolri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi langkah konkret dalam memangkas birokrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kini, warga Kabupaten Mojokerto tidak perlu lagi mengantri berjam-jam atau mengurus berkas secara manual, karena seluruh proses permohonan SKCK dapat dilakukan dari rumah hanya dengan mengandalkan genggaman smartphone.

Kasi Humas Polres Mojokerto Ipda Suyanto menjelaskan bahwa sistem Full Online ini memungkinkan pemohon melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, hingga membayar PNBP secara mandiri melalui POLRI SuperApp. Setelah dokumen diverifikasi oleh sistem, pemohon hanya perlu datang ke lokasi pelayanan dengan membawa bukti transfer dan bukti pendaftaran online untuk mengambil fisik SKCK. Langkah ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya transportasi, tetapi juga menekan potensi praktik pungutan liar dan calo yang selama ini meresahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kepolisian.

Saat ini, layanan SKCK Full Online masih terpusat di Mapolres Mojokerto, namun jajaran Polres Mojokerto telah menyiapkan perluasan ke empat Polsek, yaitu Ngoro, Kutorejo, Mojosari, dan Trowulan, yang masih menunggu integrasi perangkat lunak dari Baintelkam Polri. Selain itu, seluruh blangko administrasi SKCK lama akan ditarik serentak pada 31 Juli 2026 sebagai bagian dari transisi total ke sistem digital. Ipda Suyanto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk adaptasi Polri terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Polres Mojokerto mengimbau seluruh warga Kabupaten Mojokerto untuk segera mengunduh POLRI SuperApp dan memanfaatkan kemudahan layanan SKCK online. Dengan digitalisasi layanan ini, Polres Mojokerto berharap masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus dokumen administratif kepolisian, sekaligus mendukung transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada kepuasan publik. Langkah ini menjadi bukti bahwa Polri terus bergerak maju, menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga nyaman dan bebas dari praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien.(Avs)